Ketergantungan petani pada tengkulak menjadi salah satu tantangan utama sektor pertanian. Menjawab hal itu, Polri mengambil peran aktif dalam membangun sistem pertanian jagung yang lebih adil dan terintegrasi.
Langkah tersebut dibahas dalam rapat koordinasi lintas instansi bersama Kementerian Pertanian, Bulog, BPK, Asosiasi Pabrik Pakan Ternak, serta Himbara. Rapat digelar di Mabes Polri pada Jumat (6/2) dan diikuti seluruh Polda se-Indonesia secara daring.
Rakor dipimpin Brigjen Langgeng Purnomo selaku Wakil Posko Gugus Tugas Ketahanan Pangan Polri. Ia menyampaikan bahwa Indonesia berhasil tidak melakukan impor jagung pakan ternak pada 2025, sebuah pencapaian penting bagi kemandirian pangan nasional.
Keberhasilan tersebut menjadi pijakan untuk memperkuat strategi 2026, terutama dalam memastikan petani memperoleh akses modal yang mudah dan aman. Melalui sinergi dengan Himbara, Polri memfasilitasi kelompok tani jagung mendapatkan pembiayaan KUR.
Implementasi program ini telah dirasakan petani di Nagreg dan Ciamis, Jawa Barat. Kredit modal memungkinkan mereka kembali menggarap lahan dan meningkatkan kapasitas produksi.
Di sisi hilir, Polri bersama Bulog memastikan hasil panen diserap dengan harga Rp6.400 per kilogram sesuai HPP. Dengan mekanisme ini, rantai distribusi menjadi lebih sehat dan posisi tawar petani jagung semakin kuat.
0 Komentar