Aula Tantya Sudhirajati Polres Nganjuk pada Kamis, 9 April 2026, bukan tempat untuk upacara atau rapat koordinasi. Sebanyak 64 personel duduk mengerjakan lembaran soal tes psikologi, sementara di ruang lain, sebagian lainnya memberikan sampel urine dan menjalani pemeriksaan fisik. Ini adalah penyaringan massal bagi calon dan pemegang senjata api organik Polri. Tujuannya sederhana tapi krusial: memastikan bahwa senjata api hanya dipegang oleh personel yang sehat jasmani, bebas narkoba, dan stabil secara mental. Polres Nganjuk tidak mau ambil risiko.
Kapolres Nganjuk AKBP Suria Miftah Irawan menyebut kegiatan ini sebagai bentuk pengawasan dan pengendalian internal yang paling fundamental. "Kita tidak bisa mengandalkan kejujuran personel semata. Harus ada instrumen objektif. Tes urin dan MMPI adalah alat ukur yang tidak bisa dibohongi," tegasnya. Tes urin mendeteksi jejak narkoba hingga beberapa hari ke belakang, sementara MMPI menggali pola pikir, kecenderungan perilaku, dan potensi ledakan emosi. Hasilnya akan menjadi dasar apakah seorang personel diizinkan terus memegang senpi atau justru dicabut haknya.
Iptu dr. Galih Bayu Prakoso dari Biddokkes Polda Jatim menambahkan bahwa tes MMPI memiliki akurasi tinggi karena menggunakan skala validitas yang mendeteksi jika peserta mencoba berbohong atau memberikan jawaban yang terlalu baik. "Kami tidak hanya melihat hasil akhir, tapi juga pola jawaban. Orang yang mencoba menutupi kecenderungan agresifnya biasanya akan terjebak dalam inkonsistensi," jelasnya. Pemeriksaan ini juga mencakup wawancara singkat bagi personel yang hasil tesnya berada di zona abu-abu, untuk memastikan tidak ada kesalahan diagnosis.
Penutup dari penyaringan ini adalah tentang profesionalisme yang terukur. Polres Nganjuk membuktikan bahwa memegang senjata api bukanlah hak otomatis bagi setiap personel, melainkan hak istimewa yang harus dipertahankan dengan kondisi prima. Dari 64 personel yang menjalani tes, siapa pun yang tidak memenuhi standar akan segera ditindaklanjuti, baik dengan pembinaan maupun pencabutan izin. Masyarakat berhak tahu bahwa polisi bersenjata yang mereka temui adalah polisi yang sudah lolos saringan ketat, bukan hanya dari peluru, tapi dari narkoba dan gangguan jiwa. (Avs)
0 Komentar