Jakarta Selatan, Selasa (14/4/2026)—di Hotel Grandhika, Wakapolri Komjen Pol. Prof. Dr. Dedi Prasetyo membuka Rapat Kerja Teknis (Rakernis) Humas Polri dengan nada darurat. Ia menyebut bahwa saat ini Indonesia sedang menghadapi perang informasi di era digital. Musuh tidak lagi bersenjata api, tetapi hoaks, disinformasi, dan manipulasi fakta yang menyebar liar di media sosial. Dan di medan perang ini, Humas Polri adalah ujung tombak yang menjaga stabilitas informasi publik.
Wakapolri menjelaskan bahwa tantangan Divhumas Polri semakin besar seiring masifnya penyebaran informasi yang tidak terverifikasi. Masyarakat sering kali lebih mudah percaya pada unggahan viral daripada pada klarifikasi resmi yang datang terlambat. Karena itu, Humas Polri harus hadir bukan hanya untuk menyampaikan kabar, tetapi untuk memastikan kebenaran sampai lebih dulu. Informasi yang salah bisa menimbulkan keresahan, tetapi informasi yang benar mampu menjaga ketenangan. Itulah senjata utama Humas Polri.
Untuk memenangkan perang ini, Divhumas Polri telah mengembangkan sistem komunikasi modern berbasis teknologi. Pemanfaatan big data dan kecerdasan buatan (AI) memungkinkan pendeteksian dini terhadap isu-isu yang berpotensi menjadi hoaks. Humas Polri tidak hanya melakukan klarifikasi setelah kerusakan terjadi, tetapi juga mengantisipasi dan merespons sebelum disinformasi berkembang luas. Kemampuan ini adalah pembeda antara Humas yang reaktif dan Humas yang strategis.
Wakapolri menegaskan bahwa kehadiran Humas Polri bukan sekadar fungsi komunikasi institusi, melainkan bagian dari upaya negara dalam melindungi masyarakat dari dampak negatif informasi yang tidak benar. Dengan terus meningkatkan kecepatan, ketepatan, dan kredibilitas, Humas Polri berkomitmen menjadi sumber informasi terpercaya. Di tengah perang informasi digital, Humas Polri adalah benteng yang menjaga publik dari kepanikan dan konflik sosial. Inilah peran baru Polri di abad digital.(Avs)
0 Komentar