Rocky Gerung Turun ke Mapolda, Menteri Jumhur Siap Kopi Paste Program Hijau Riau

Kunjungan Menteri Lingkungan Hidup Mohammad Jumhur Hidayat ke Polda Riau bukan sekadar seremonial biasa, melainkan sebuah misi strategis untuk mencari formula tepat penegakan hukum lingkungan yang bisa ditiru secara nasional. Didampingi tokoh publik Rocky Gerung dan Syahganda Nainggolan, Menteri Jumhur disambut hangat dengan adat Melayu, pemutaran video program Green Policing, serta paparan inovasi Waste to Energy yang tengah dikembangkan jajaran Polda Riau. Kapolda Irjen Herry Heryawan dengan tegas menyampaikan bahwa persoalan lingkungan di Bumi Lancang Kuning adalah isu lintas dimensi yang menyentuh keamanan, ekonomi, dan keadilan rakyat kecil.

Pendekatan Green Policing menurut Kapolda Riau tidak berhenti pada operasi penegakan hukum, tetapi merambah pada perubahan mentalitas dan budaya organisasi kepolisian itu sendiri. Acara yang berlangsung khidmat ini juga dimeriahkan dengan pentas seni ekologis, pemutaran video pengungkapan kasus lingkungan, serta diskusi teknis implementasi Waste to Energy. Tak luput, peringatan Hari Buruh turut dirayakan dengan pemotongan tumpeng bersama serikat pekerja, sebuah simbol bahwa isu lingkungan dan kesejahteraan buruh tidak bisa dipisahkan dalam agenda pembangunan berkelanjutan.

Menteri Jumhur Hidayat tampak begitu terkesan hingga ia mengaku kehabisan kata-kata untuk berpidato. "Saya merasa tidak ada lagi yang perlu saya pidatokan di sini. Syarat jadi menteri itu cukup cerdas, dan saya merasa apa yang terjadi hari ini akan saya adopsi," ujarnya di hadapan seluruh undangan. Lebih lanjut ia menyebut konsep Green Policing dari Polda Riau sebagai model luar biasa yang layak direplikasi serentak di seluruh Indonesia. Bahkan dengan nada humor namun serius, ia mengatakan jika seluruh institusi menerapkan pola ini, mungkin Kementerian Lingkungan Hidup bisa bubar karena tugasnya sudah dijalankan dengan baik.

Dalam sesi diskusi, Menteri Jumhur juga menyoroti masalah pertambangan ilegal dengan perspektif yang lebih manusiawi. Ia membedakan secara tegas antara penambang lokal yang sebatas mencari nafkah dengan para penampung dan aktor besar di balik rantai ekonomi ilegal. "Penambang itu belum tentu jahat, yang biasanya jahat itu penampungnya," tegasnya seraya mendorong percepatan izin usaha pertambangan rakyat. Kunjungan ini diakhiri dengan ramah tamah dan foto bersama, mengukuhkan bahwa sinergi antara kementerian dan kepolisian adalah fondasi utama menuju tata kelola lingkungan yang adil dan berkelanjutan.(Avs)