Dedi Prasetyo menyampaikan bahwa langkah awal yang akan didorong adalah membangun Satu Data Agraria. Data ini akan mengintegrasikan informasi pertanahan dan pemanfaatan ruang dari berbagai instansi. Tujuannya membantu pemerintah mengidentifikasi lahan yang sesuai kebutuhan perumahan. Selain itu, langkah ini diharapkan mengurangi risiko tumpang tindih peruntukan dan hambatan perizinan.
BRAN juga akan berkoordinasi dengan Badan Bank Tanah untuk memeriksa peta dan potensi lahan. Verifikasi akan mencakup lokasi, status hukum, penguasaan tanah, dan kesesuaian tata ruang. Hal ini dilakukan sebelum lokasi ditentukan sebagai prioritas. Dalam pertemuan tersebut, turut dibahas kebutuhan lahan untuk 500 unit hunian tetap di Nusa Tenggara Timur.
Menteri PKP mengharapkan kemajuan konkret dalam dua minggu ke depan. Salah satunya terkait penentuan lokasi pembangunan rumah susun untuk MBR. Kementerian PKP akan menyiapkan tim untuk mendukung proses tindak lanjut. BRAN juga menargetkan sekurang-kurangnya 500 hektare memasuki tahapan pelaksanaan reforma agraria dalam 100 hari kerja.
Melalui koordinasi ini, BRAN dan Kementerian PKP berupaya menghubungkan agenda reforma agraria dengan kebutuhan nyata rakyat. Percepatan penyediaan lahan tetap mengedepankan kepastian hukum, kesesuaian tata ruang, perlindungan hak, dan akuntabilitas. Fokus tindak lanjut mencakup pemetaan lahan, verifikasi status hukum, penentuan lokasi prioritas, dan percepatan penyediaan lahan bagi rumah rakyat. (Nika)
0 Komentar